Komnas Perempuan Desak DPR Segera Bahas RUU PPRT

Legislator PPP Enggan Menanggapi Surat Terbuka Pemakzulan Jokowi

BUMN Penerima PMN Diminta Ciptakan Efek Berganda

akil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menegaskan dana PMN yang diberikan kepada setiap BUMN penerima harus benar-benar dapat digunakan secara layak.

Diduga Ada Mafia Bawang Putih, Mendag: Saya Jamin Tidak Ada Anak Buah Saya!

Mendag Zulkifli Hasan menjamin tak ada mafia bawang putih dalam penerbitan izin impor, apalagi yang dilakukan oleh jajarannya di Kementerian Perdagangan.

Pemerintah Diminta Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi Ini

Beberapa saat lalu Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan prediksi bahwa akan 16 provinsi yang masuk pada kategori miskin di 2024.

Baleg Dorong Pembahasan RUU PPRT Dipercepat

20% Saham Publik Vale Diduga Dikuasai Perusahaan Cangkang Asing

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi menuding mayoritas 20 persen saham publik Vale Indonesia dikuasai oleh perusahaan cangkang.
 

Pemerintah Didesak Segera Divestasi Vale Indonesia Sebelum Jabatan Jokowi Berakhir

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan divestasi atas PT Vale Indonesia Tbk, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

KPK Akui Tak Blak-blakan Soal Pemeriksaan Sekjen DPR

DPR Disebut Berperan Merusak MK

Menakar Perlunya Lembaga Pengawas MK

Penentuan Sistem Pemilu Kewenangan Pembuat UU, Bukan MK

Pembahasan RUU Kesehatan Jalan Terus

5 Organisasi Profesi Demo Lagi di Depan DPR, Tuntut RUU Kesehatan Disetop

Mahfud Sebut Korupsi Terbanyak di DPR, NasDem: Tangkap Saja

Polemik Gugatan Sistem Pemilu, Legislator: MK Tak Berwenang Buat Norma UU

KPK Pastikan Pemeriksaan Sekjen DPR Terkait Kasus Baru

8 Fraksi DPR Konsisten Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Pemilu 2024

Delapan partai politik parlemen kompak menolak wacana pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Penolakan sistem proporsional tertutup ini dinyatakan sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia. 

Perwakilan delapan fraksi partai politik penolak sistem pemilu proporsional tertutup kembali menegaskan sikapnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (30/5/2023). 

Kedelapan partai menyatakan konsisten mendukung sistem prosporsional terbuka pada Pemilu 2024. Delapan partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, PKB, dan PKS. 

Meski belum ada putusan mengenai sistem Pemilu 2024, kedelapan partai meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu sebagai bentuk nyata demokrasi. 

Dari sembilan partai politik parlemen, hanya PDIP yang menyatakan mendukung sistem proporsional tertutup karena peserta pemilu adalah partai politik. Namun, PDIP menegaskan komitmen untuk selalu taat asas dan konstitusi. 

Isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya. 

Usai Diperiksa KPK, Sekjen DPR Bungkam

Diperiksa KPK, Sekjen DPR Kabur Saat Ditanya Wartawan

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri belum bisa memerinci kasus yang ditanyakan ke Indra

Sikap 8 Fraksi DPR Menolak Sistem Pemilu Tertutup Dinilai Cuma Pernik

8 Fraksi DPR Tanggapi Gugatan Sistem Pemilu

DPR Tunggu Pemerintah Sikapi Putusan MK tentang KPK

Polemik Masa Jabatan Pimpinan KPK, DPR Tunggu Sikap Pemerintah

MK memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan

3 Rancangan PKPU Disetujui

Polri Tidak Boleh Loyo Telusuri Aliran Dana Narkoba

Bertemu Gibran, Puan Tegaskan PDIP Masih Solid

Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Kasus Dugaan KDRT Bukhori Yusuf

Komisi III DPR Bakal Kupas Berlakunya Putusan MK Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK

Komisi III Bakal Kaji Berlakunya Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK