NEWSTICKER

Tag Result:

Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Kembali Jadi Tersangka

Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Kembali Jadi Tersangka

Headline News • 18 days ago korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) sebagai tersangka.   

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (16/9), mengatakan, TRP kali ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat, Sumatera Utara.

"Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan dan kembali menetapkan TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat," kata Fikri. 

Ali mengatakan pasal yang disangkakan terhadap Terbit adalah Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, kata dia, KPK juga mengharapkan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik. 

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat Bersamaan, Kok Bisa?

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat Bersamaan, Kok Bisa?

Metro Siang • 26 days ago Korupsi

Sejumlah 23 narapidana kasus korupsi bebas bersyarat pada Selasa (6/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan mereka semua bebas lebih cepat secara berbondong-bondong.
KPK menilai para narapidana itu tidak seharusnya mendapatkan kebebasan lebih cepat. Efek jera diyakini tidak akan timbul jika para narapidana itu diberikan hak pembebasan bersyarat.

Namun, ada alasan mengapa para napipidana kasus korupsi bebas lebih cepat, yakni merujuk pada UU Sosialisasi UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 

1. Sudah Menjalani 2/3 (dua per tiga) masa tahanan yang divoniskan oleh hakim
2. Menjalani hukuman paling sedikit 9 bulan
3. Berkelakukan baik dan aktif ikut program pembinaan
4. Menunjukan penurunan tingkat risiko

Surya Darmadi Didakwa Memperkaya Diri, Rugikan Negara Rp86,54 Triliun

Surya Darmadi Didakwa Memperkaya Diri, Rugikan Negara Rp86,54 Triliun

Top News • 26 days ago Korupsi

Terdakwa kasus penyerobotan lahan sawit dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp104 triliun, Surya Darmadi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Surya Darmadi, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,798 triliun serta merugikan perekonomian negara sebanyak Rp73,920 triliun.

Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum menyebut terdakwa Surya Darmadi bersama-sama dengan Raja Tamsir Rachman, telah mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara.

Jaksa menyatakan, Surya beberapa kali bertemu dengan Tamsir Rachman pada 2003,  yang saat itu menjabat Bupati Indragiri Hulu, Riau.

Surya meminta Tamsir agar menyetujui pembukaan lahan di Wilayah Indragiri Hulu untuk sejumlah perusahaannya, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari.

Jaksa menyebut meski perusahaan-perusahaan Surya Darmadi mendapatkan izin usaha perkebunan, namun mereka sebenarnya tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Akibat perbuatan Surya Darmadi tersebut, negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari Pembayaran Dana Reboisasi Provisi Sumber Daya Hutan dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.

Sementara itu, Surya Darmadi mengaku heran dengan besaran kerugian negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surya juga mengeluh karena seluruh rekeningnya diblokir, serta tetap ngotot dirinya tidak melakukan korupsi.

Didakwa Rugikan Negara Rp86 T,  Surya Darmadi: Saya Tidak Korupsi

Didakwa Rugikan Negara Rp86 T, Surya Darmadi: Saya Tidak Korupsi

Primetime News • 26 days ago korupsi

Terdakwa korupsi lahan sawit Surya Darmadi tidak menerima dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebutnya rugikan negara sekitar Rp86,5 triliun. Bos PT Duta Palma Grup itu mengaku memiliki bukti-bukti sudah mengurus semua izin usaha. 

"Saya tidak korupsi. Saya dituduh korupsi, lahan saya sudah ada HGU (Hak Guna Usaha)" kata Surya Darmadi.

Surya didakwa telah melakukan usaha perkebunan ilegal pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (8/9/2022). Surya juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Menurut jaksa uang hasil bisnis sawit ilegal dibelikan harta, di antaranya kapal, apartemen, dan tanah. 

Daftar Aset Surya Darmadi Senilai Rp17 Triliun yang Disita Kejagung

Daftar Aset Surya Darmadi Senilai Rp17 Triliun yang Disita Kejagung

Metro Hari Ini • 27 days ago korupsi

Kejakasaan agung terus melacak aset milik Surya Darmadi tersangka kasus penyerobotan lahan sawit Indragiri Hulu, Riau yang rugikan keuangan negara hingga Rp104,1 triliun. Sampai saat ini kejaksaan agung telah menyita berbagai aset dan tabungan bos perusahaan sawit tersebut sebesar Rp17,048 triliun. 

Berikut rincian aset Surya Darmadi yang disita kejaksaan agung:
1. Tanah, properti, dan pabrik senilai Rp11.7 triliun
2. Empat puluh bidang tanah di Jakarta, Riau, dan Jambi
3. Enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat
4. Tiga apartemen di Jakarta Selatan
5. Dua hotel di Bali
6. Satu unit helikopter
7. Tabungan sebesar Rp5,438 triliun
8. Aset yang belum dinilai berupa empat kapal tugboat tongkang di Batam dan Palembang
 

Surya Darmadi Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Lahan Kelapa Sawit Hari Ini

Surya Darmadi Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Lahan Kelapa Sawit Hari Ini

Newsline • 27 days ago korupsi

Metrotvnews.com, Terdakwa kasus dugaan suap dan pencucian uang pengelolaan lahan kelapa sawit, Surya Darmadi, Indra Giri Hulu dan Raja Tamsir Rachman sedang menjalani sidang pedana pada Kamis (8/9/2022). Namun, hanya Surya Darmadi yang hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ini dihadiri oleh Surya Darmadi hadir bersama kuasa hukumnya, Juniver Girsang. Surya Darmadi didakwa memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada negara hingga Rp104 triliun. 

Terdapat lebih dari satu terdakwa kasus pencucian uang pengelolaan lahan kelapa sawit tersebut yaitu Mantan Bupati Indra Giri Hulu dan Raja Tamsir Rachman pun ikut terseret dalam kasus ini. Namun hanya Surya Darmadi yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa lainnya mengikuti sidang secara daring. 

9 Tahun Dipenjara, Eks Walkot Bandung Dada Rosada Dinyatakan Bebas Murni

9 Tahun Dipenjara, Eks Walkot Bandung Dada Rosada Dinyatakan Bebas Murni

Headline News • 27 days ago korupsi

Metrotvnews.com, Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada terpidana kasus suap dengan masa tahanan selama sembilan tahun penjara, dinyatakan bebas murni dari lapas Sukamiskin pada Kamis, (8/9/2022).

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada tiba di kantor batas Bandung pada pukul 09.00 WIB perihal pengambilan kartu bebas murni usai jalani masa tahanan sembilan tahun penjara terpidana kasus suap hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Dada Rosada menyambut baik surat bebas murni yang ia terima dan mengaku siap terjun ke dunia politik secara bertahap. Mantan Wali Kota Bandung ini bebas dari Lapas Sukamiskin pada 26 Agustus lalu. 

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Allah, akhirnya saya diberikan kartu bebas murni. Mulai besok saya memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain." ujar Dada Rosada.

Obral Remisi Bukti Korupsi Tak Dipandang Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Obral Remisi Bukti Korupsi Tak Dipandang Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Metro Pagi Prime Time • 27 days ago korupsi

Wacana pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi atau perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana hingga kini belum juga terwujud, seiring dengan tidak masuknya RUU tersebut pada Prolegnas DPR tahun ini. Sejatinya ini bisa menjadi payung hukum yang kuat guna memberikan efek jera kepada para koruptor, bukan justru obral remisi terhadap perampok uang negara.

Dengan obral remisi, seorang terpidana korupsi cukup sebentar menjalani pidana dan kemudian bisa segera mendapatkan kebebasan bersyarat. Artinya tidak ada penanganan yang luar biasa bagi pelaku koruptor.

Akibat paling buruknya adalah hilangnya efek jera di dalam pemidanaan, orang tidak akan lagi takut melakukan korupsi dan memberi sinyal buruk kepada pelaku tipikor maupun calon-calon pelaku, bahwa keuntungan melakukan korupsi jauh lebih tinggi ketimbang resikonya.

"Jadi menurut saya dengan pembebasan bersyarat puluhan terpidana korupsi ini, semakin menegaskan, bahwa Indonesia ini sangat ramah terhadap pelaku tindak pidana korupsi" ujar Zaenur Rohman.

Ditangkap KPK, Bupati Mimika Dibawa ke Mako Brimob Polda Papua

Ditangkap KPK, Bupati Mimika Dibawa ke Mako Brimob Polda Papua

Metro Pagi Prime Time • 27 days ago Korupsi

Penyidik KPK menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura.
 
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal menegaskan penangkapan terhadap Bupati Mimika saat berada di salah satu hotel yang berada di kawasan ruko, Jayapura, itu dilakukan oleh penyidik KPK.
 
Penangkapan dilakukan sekitar jam 12.00 WIT dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura.

Sementara itu Jubir KPK Ali Fikri yang dihubungi dari Jayapura membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka KPK yang menjabat Bupati Mimika di Jayapura, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mile 32 di Timika.
 
Sebelumnya majelis hakim PN Jakarta Selatan menolak pra peradilan yang dilakukan pemohon Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada 25 Agustus 2022.
 
Dugaan kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, hingga kini masih dalam penyelidikan KPK.
 
Pembangunan Gereja Kingmi yang berlokasi di Mile 32 Timika menelan anggaran sekitar Rp160 miliar dan lebih dari 30 orang saat ini telah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK.

KPK Tangkap Bupati Mimika di Jayapura

KPK Tangkap Bupati Mimika di Jayapura

Primetime News • 27 days ago korupsi

Metrotvnews.com, Tim penyidik KPK menangkap Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng dalam kasus korupsi pembangunan tempat ibadah, pada Rabu (7/9/2022). Penangkapan tersebut dilakukan saat Bupati Mimika berada di salah satu hotel yang berada di kawasan ruko, Jayapura.

Usai ditangkap, Eltinus Omaleng langsung dibawa ke Makobrimob Papua untuk dilakukan pemeriksaan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan penangkapan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng terkait kasus korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mile 32 di Timika. Hingga kini, KPK masih mengkalkulasi total kerugian negara akibat kasus suap dan dan korupsi tersebut. 

Lurah di Kabupaten Lamongan Ancam Wartawan Usai Istrinya Disebut Terjaring OTT

Lurah di Kabupaten Lamongan Ancam Wartawan Usai Istrinya Disebut Terjaring OTT

Newsline • 28 days ago korupsi

Tak terima Istri disebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT), seorang lurah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, marah dan mengancam wartawan usai dirinya dan istrinya diperiksa Satreskrim Polres Lamongan.

Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP Komang Yogi Aryawiguna mengatakan, Lurah Telogo Anyar diperiksa sebagi saksi dan tim penyidik belum menetapkan tersangka. Tim akan memeriksa saksi-saksi lain.

Beberapa hari lalu, tim penyidik menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp5 juta dan kuitansi pembayaran yang sempat disobek dalam sebuah operasi di Kelurahan Telogo Anyar.

Eks Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Eks Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Primetime News • 28 days ago korupsi

Metrotvnews.com, Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terpidana kasus pemufakatan jahat pengajuan fatwa ke MA yang dipesan oleh koruptor  Joko S Tjandra dinyatakan bebas bersyarat pada Selasa (6/9/2022). Dari vonis empat tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jakarta, Pinangki hanya menjalaninya selama dua tahun.

Pinangki sebelumnya pernah divonis di Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara namun saat itu Pinangki mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta pada Juni 2021 lalu, mengkorting hukuman Pinangki menjadi empat tahun penjara. Pada saat itu jaksa penuntut umum tidak mengajukan kasasi dan menerima keputusan tersebut. 

Mantan jaksa Pinangki didakwa menerima suap dari koruptor  Joko S Tjandra sebesar USD500 ribu dari total yang dijanjikan oleh Joko S Tjandra sebesar USD1 juta. Kasus Pinangki menjadi sorotan publik karena keterlibatan oknum jaksa dalam upaya meringankan hukuman seorang koruptor.

 Eks Gubernur Banten Ratu Atut Dinyatakan Bebas Bersyarat

Eks Gubernur Banten Ratu Atut Dinyatakan Bebas Bersyarat

Primetime News • 28 days ago Korupsi

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dinyatakan bebas bersyarat, Selasa (6/9/2022) setelah menjalani masa hukuman penjara selama tujuh tahun atas kasus suap Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Setelahnya, Ratu akan menjalani masa percobaan hingga 2026.

Pagi tadi Ratu Atut dijemput oleh keluarga di Lapas perempuan dan anak kelas IIA Tangerang. Sebelumnya, Atut ditahan sejak tahun 2013 karena terjerat dua perkara.

Kades di Gresik Curi Uang Dana Desa untuk Main Saham

Kades di Gresik Curi Uang Dana Desa untuk Main Saham

Headline News • 1 month ago korupsi

Seorang Kepala Desa di Gresik, Jawa Timur, ditangkap karena mencuri atau menyelewengkan uang dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah, pelaku menghabiskannya untuk bermain saham atau trading forex.

Kepala desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ditangkap aparat kepolisian, karena mencuri uang pembangunan desa tahun anggaran 2021. Uang yang dicuri mencapai Rp.632 juta, berdasarkan hasil Audit Inspektorat pemerintah kabupaten Gresik. Uang pembangunan desa itu dipakai sang kepala desa untuk bermain saham.

Saat ini pelaku ditahan di polres Gresik, setelah mangkir beberapa kali  setelah di panggil polisi. Kepala desa yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Sita Rp11,7 Triliun Aset Surya Darmadi

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Sita Rp11,7 Triliun Aset Surya Darmadi

Headline News • 1 month ago korupsi

Pihak Kejaksaan Agung untuk sementara ini telah menyita aset Surya Darmadi sebanyak Rp11,7 Triliun. Angka tersebut berasal dari beberapa aset milik Surya Darmadi, seperti 40 bidang tanah di Jakarta, Riau, dan Jambi. Selain itu, aset berupa enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat turut disita. Penyidik juga menyita enam gedung milik Surya Darmadi di kawasan Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

Sementara itu, untuk kerugian negara yang disebabkan oleh PT Duta Palma Grup mencapai Rp104 Triliun. Kini, pemberkasan terhadap dua tersangka kasus korupsi dan pencucian uang usaha kelapa sawit, yakni Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman Mantan Bupati Indragiri Hulu akan segera selesai. 

Korupsi Dana APBN Rp2,3 M, Penyidik Periksa 23 Saksi BPBD Sibolga

Korupsi Dana APBN Rp2,3 M, Penyidik Periksa 23 Saksi BPBD Sibolga

Headline News • 1 month ago korupsi

Kejaksaan Negeri Kota Sibolga, Sumatera Utara, memeriksa 23 orang saksi kasus dugaan korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang merugikan negara senilai Rp2,3 miliar yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Kasus ini terkait penyediaan makanan dan minuman 100 orang tenaga harian lepas, pegawai Kantor BPBD Kota Sibolga, anggaran APBD tahun 2017 hingga 2020. Kejaksaan Negeri Sibolga, masih menunggu dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Sumatera Utara untuk penetatapan tersangka.

Aset Surya Darmadi di Jambi Disita

Aset Surya Darmadi di Jambi Disita

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago korupsi

Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Surya Darmadi. Tim Jampidsus melakukan penyitaan di dua tempat berbeda di wilayah Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Tim penyidik Kejaksaan Agung terus menelusuri sejumlah aset milik tersangka Surya Darmadi, dalam perkara dugaan korupsi PT. Duta Palma Grup. Tim penyidik melakukan penyitaan aset pada dua lokasi berbeda, aset itu berupa tanah, bangunan pabrik dan perkebunan. Penyitaan juga disaksikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dan Batang hari. Sejauh ini sudah ada 35 aset di seluruh Indonesia dengan jumlah nominal lebih dari Rp10 triliun. 

Sebelumnya pada Kamis (25/8/2022) tim penyidik Jampidsus melakukan penyitaan terhadap aset satu bidang tanah dan bangunan dengan luas 1002 hektare di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Lalu, pada Jumat (26/8/2022) kembali dilakukan penyitaan aset berupa sebidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. 

Halangi Penyidikan, Pengacara PT Palma Satu Ditetapkan sebagai Tersangka

Halangi Penyidikan, Pengacara PT Palma Satu Ditetapkan sebagai Tersangka

Headline News • 1 month ago korupsi

Kejaksaan Agung menetapkan penasehat hukum PT Palma Satu berinisial DFS sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyerobotan lahan negara senilai Rp78 triliun yang melibatkan Surya Darmadi. Pelaku diduga sengaja menghalangi atau merintangi penyidikan oleh kejaksaan agung dalam pengusutan kasus ini. 

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DFS mendekam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari kedepan dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. 

KPK Periksa Bupati-Pejabat Tulungagung soal Kasus Alokasi Anggaran

KPK Periksa Bupati-Pejabat Tulungagung soal Kasus Alokasi Anggaran

Headline News • 1 month ago korupsi

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Tulungagung, Jawa Timur dan tujuh pejabat Pemkab serta anggota DPRD di Mapolres Tulungagung terkait dugaan suap anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk Tulungagung periode 2014/2018.

Ketujuh pejabat yang diperiksa, antara lain kepala dinas Kominfo, kepala dinas Perindak, mantan kepala dinas kesehatan, mantan Kabid anggaran BPKAD, mantan kepala Bapeda dan dua anggota DPRD Tulungagung. 

Pemeriksaan sejumlah pejabat ini dilakukan secara marathon oleh penyidik KPK sejak Senin (22/8/2022) lalu.

KPK Geledah 2 Rumah Rektor Unila Nonaktif di Lampung

KPK Geledah 2 Rumah Rektor Unila Nonaktif di Lampung

Metro Malam • 1 month ago korupsi

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri menanyakan penggeledahan dua rumah mantan Rektor Unila, Karomani di Lampung untuk pengembangan penyidikan kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Dalam penggeledahan ini, KPK juga berhasil menyita berbagai dokumen untuk proses penyelidikan. 

"Kita juga kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi tempat kediaman dari para tersangka. Tentu masih dalam rangka pengumpulan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki sebelumnya, dan seluruh barang bukti ini segera kami konfirmasi kepada para saksi yang telah diagendakan untuk dipanggil," ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri 

Diperiksa Kejagung, Tersangka Korupsi Surya Darmadi Pakai Rompi Tahanan & Tangan Diborgol

Diperiksa Kejagung, Tersangka Korupsi Surya Darmadi Pakai Rompi Tahanan & Tangan Diborgol

Top News • 1 month ago korupsi

Surya Darmadi tersangka korupsi senilai Rp78 triliun menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Agung pada Rabu (24/8/2022).  Surya Darmadi tiba di Kejagung sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan rompi tahanan, tangan terborgol, serta dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). 

Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka awal Agustus lalu atas dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di Indragiri Hulu, Riau.

Kejagung Sita 32 Aset Tersangka Korupsi Surya Darmadi di 3 Provinsi

Kejagung Sita 32 Aset Tersangka Korupsi Surya Darmadi di 3 Provinsi

Top News • 1 month ago Korupsi

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyita 32 aset milik Surya Darmadi tersangka kasus dugaan korupsi pencucian uang dan penguasaan lahan sawit yang merugikan negara sebesar Rp78 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan, aset lain yang disita berupa perkebunan sawit, bangunan, kapal, dan hotel. Aset Surya Darmadi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, 18 aset berada di Jakarta, 12 aset di Riau, dan 2 di Bali. Menurutnya dalam waktu terdekat penyidik juga akan menyita Helikopter, dan aset lain milik tersangka di Kalimantan, Jambi, dan Batam. 

Upaya Banding Kandas, Vonis untuk Najib Razak Tetap 12 Tahun Penjara

Upaya Banding Kandas, Vonis untuk Najib Razak Tetap 12 Tahun Penjara

Primetime News • 1 month ago Korupsi

Pengadilan Federal Malaysia menolak permohonan banding terakhir mantan Perdana Menteri Najib Razak. Keputusan itu sekaligus menguatkan vonis bersalah terhadap Najib dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta karena menyelewengkan dana lembaga investasi negara 1 Malaysia sebesar RM 42 juta. 

Ketua Hakim Pengadilan, Tengku Maimun Tuan Mat, mengatakan lima panel hakim dengan suara bulat menganggap Najib dan tim kuasa hukumnya gagal meyakinkan dengan tepat apa yang bisa dibuktikan melalui bukti tambahan yang diajukan.

Diduga Korupsi Dana Hibah, Kejari Geledah Kantor Bawaslu Prabumulih Sumsel

Diduga Korupsi Dana Hibah, Kejari Geledah Kantor Bawaslu Prabumulih Sumsel

Metro Siang • 1 month ago korupsi

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih, Sumatera Selatan kembali mengeledah kantor Bawaslu. Penyidik mengumpulkan berkas-berkas terkait dengan dugaan korupsi di kantor Bawaslu tersebut.

Penyidik Kejaksaan Negeri menyelidiki kasus dana hibah tahun 2017 dan 2018 dengan nilai anggaran Rp5,7 miliyar. Sebanyak 10 saksi terkait kasus dugaan korupsi tersebut telah diperiksa oleh penyidik. Ketua Bawaslu Prabumulih, Herman Sulaidi saat penggeledahan berada di kantor Bawaslu tersebut

Dari hasil penggledahan tim penyidik, menemukan beberapa dokumen dan menyita cap stempel yang diduga palsu. Setelah berusaha melengkapi pemberkasan, agar dalam waktu yang segera penyidik bisa menetapkan tersangka.

Kronologi OTT Rektor Unila Soal Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru

Kronologi OTT Rektor Unila Soal Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru

Metro Hari Ini • 1 month ago korupsi

KPK menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi di Universitas Lampung (Unila), yakni Rektor Unila, Karomani, Wakil Rektor Unila, Heryandi, Ketua Senat Unila, Muhammad Basri, dan pemberi suap, Andi Desfiandi. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat tersangka kasus korupsi di Bandung, Lampung, dan Bali.

Dugaan penerimaan suap terkait pendaftaran mahasiswa baru di Unila. Orang tua calon mahasiswa diminta membayar Rp100 juta hingga Rp350 juta agar bisa diterima di Unila. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hingga brankas diduga berisi emas.

Rektor Universitas Lampung Ditangkap KPK

Rektor Universitas Lampung Ditangkap KPK

Headline News • 2 months ago korupsi

Prof. Dr. Karomani ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rektor Universitas Lampung tersebut dan beberapa orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan kini sedang diperiksa penyidik di Jakarta. 

"Benar bahwa dini hari tadi, Sabtu (20/8/2022), tim menangkap beberapa pihak yang diduga melakukan pidana korupsi di Bandung dan Lampung. Salah satunya adalah rektor sebuah universitas negeri di Lampung," ujar Plt. Jubir KPK, Ali Fikri.

 

Kasus Korupsi Rp78 T, Surya Darmadi & Mantan Bupati Inhu Jadi Tersangka

Kasus Korupsi Rp78 T, Surya Darmadi & Mantan Bupati Inhu Jadi Tersangka

Metro Hari Ini • 2 months ago korupsi

Surya Darmadi tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Riau dengan kerugian negara senilai Rp78 triliun menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Surya Darmadi dijerat bersama Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman. 

Kejaksaan Agung RI juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya Surya sempat menjadi buron sejak 2019. 

Kasus Dugaan Korupsi Rp78 Triliun, Surya Darmadi Jalani Pemeriksaan Lanjutan di Kejagung

Kasus Dugaan Korupsi Rp78 Triliun, Surya Darmadi Jalani Pemeriksaan Lanjutan di Kejagung

Headline News • 2 months ago korupsi

Tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp78 triliun, Surya Darmadi hari ini (18/8/2022) menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Surya Darmadi tiba di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung sekitar pukul 10.30 WIB.

Pemeriksaan Surya Darmadi hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan usai ditahan pada Senin (15/8/2022) malam. Penahanan dilakukan usai ia dibawa dari bandara sesaat tiba di Taiwan. 

Direktur Penyidik Jampipsus Kejagung menyebut, pemeriksaan pada saat ditangkap belum lengkap secara mendalam, karena kondisi Surya Darmadi yang belum memungkinkan. Sementara Kuasa Hukum Surya Darmadi mengatakan, Surya saat ini dalam kondisi sepenuhnya sehat dan siap untuk menjalani pemeriksaan. 

Eks Bupati Cimahi Kembali Dibawa ke KPK

Eks Bupati Cimahi Kembali Dibawa ke KPK

Top News • 2 months ago korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Mantan Bupati Cimahi, Ajay M Priyatna untuk dibawa ke Gedung Antirasuah, Jakarta pada Rabu (17/8/2022). Namun belum diketahui motif penjemputan dan permeriksaan ini, KPK meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan.

Ajay tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta tanpa memberikan keterangan apapun. Ia langsung masuk ke Gedung KPK guna menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, Mantan Bupati Cimahi Ajay M Priatna divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Ajay dinilai terbukti menerima gratifikasi berkaitan dengan proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Cimahi, Jawa Barat.

Mantan Bupati Hulu Sungai Utara Divonis 8 Tahun Penjara

Mantan Bupati Hulu Sungai Utara Divonis 8 Tahun Penjara

Headline News • 2 months ago korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta Subsider 6 bulan kurungan kepada mantan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid. Sidang digelar secara terbuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Banjarmasin Senin (15/8/2022) dengan terdakwa Abdul Wahid mengikuti persidangan secara online dan vonis dibacakan langsung oleh Hakim Ketua, Yusriansyah.

Majelis Hakim Tidak memvonis bayar uang pengganti sebesar Rp26 miliar sebagaimana tuntutan jaksa dalam kasus pengadaan barang dan jasa ini. Atas putusan ini JPU menyatakan pikir-pikir sedangkan penasehat hukum, Abdul Wahid menyatakan masih akan melakukan banding.