Nasional • 6 days ago
Indonesia saat ini tengah menunjukkan tanda-tanda kecanduan impor pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari hingga Agustus 2023, angka impor beras melonjak menjadi 1,59 juta ton, dari yang hanya 237.146 ton pada periode yang sama tahun lalu.
Impor jagung pada periode tersebut juga naik 25,25%. Bahkan pada Agustus terjadi kenaikan impor jagung sebesar 611,3% menjadi 202,2 ribu ton.
Baik beras maupun jagung, sama-sama merupakan komoditas pangan yang juga diproduksi di dalam negeri. Tentu saja menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mengimpor sebegitu besarnya, sedangkan di tahun atau periode sebelumnya jauh lebih kecil.
Berbagai alasan dilontarkan. Namun, yang paling kerap disodorkan ialah dampak fenomena El Nino terhadap produksi pangan tahun ini. Bertameng El Nino, Perum Bulog yang pada Agustus menyatakan tidak akan menambah impor beras, sebulan kemudian menelan ludah sendiri.
Pada September, lembaga ketahanan pangan kepanjangan pemerintah itu menyebut akan menambah impor 1 juta ton beras dengan alasan antisipasi El Nino.
Alasan impor diperkuat oleh situasi harga beras yang cenderung terus naik sejak akhir tahun lalu. Kenaikan harga itu disebut karena produksi di Tanah Air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, apalagi ditambah alasan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino.
Kini, ketika 1,59 juta ton beras impor telah masuk, apakah harga beras turun? Tidak. Artinya, ada persoalan lain yang membuat harga beras membandel tetap mahal, lebih dari sekadar persoalan keterbatasan produksi lokal.
Tidak salah bila kemudian kecurigaan publik mengarah pada adanya upaya para pemburu rente untuk melestarikan impor. Terlebih saat ini ada kebutuhan untuk menghimpun modal memenangi pemilu.
Menarik apa yang dipaparkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Bhima mengungkap adanya lonjakan impor beras oleh pemerintah tiap kali menjelang pemilu.
Di 2018 atau setahun sebelum Pemilu 2019, impor beras naik drastis 622% ketimbang 2017. Lonjakan serupa juga terlihat menjelang Pemilu 2014 dan Pemilu 2009.
Harga beras yang terus merangkak naik sejak tahun lalu tanpa ada hasil kentara menurunkan harga juga menimbulkan kekhawatiran lain. Jangan-jangan kendali harga pangan sudah terlepas dari tangan pemerintah.
Tahun lalu, Perum Bulog mulai mengeluhkan telah kalah bersaing dengan pihak swasta dalam menyerap beras petani. Tentu saja itu membuat cadangan beras Bulog sulit terpenuhi dan makin bergantung pada impor.
Oligarki bergerak menguasai stok beras dan mencaplok lahan petani-petani kecil. Kuasa oligarki pangan sudah tampak di daerah produsen pangan seperti Sumatra Utara. Dinas perdagangan setempat terheran-heran harga beras mahal kendati wilayah mereka mengalami surplus. Rasanya kita tidak akan terperangah bila ternyata pemburu rente impor dan pelaku oligarki pangan ialah pemain-pemain yang sama.
Kita perlu mengingatkan kembali tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Salah satunya menyediakan pangan berkualitas yang terjangkau, baik dari sisi harga maupun jumlah.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan swasembada bukan sekadar berupa program makelar berburu cuan macam food estate, proyek lumbung pangan. Perlu perencanaan yang matang disertai aturan main yang sehat dari hulu ke hilir agar petani-petani kecil tidak tergilas dan rakyat tetap kenyang.
