Jakarta: Gebrakan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait pemetaan indikasi aliran dana narkoba untuk kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diacungi jempol. Langkah Kabareskrim dinilai sangat strategis untuk menjaga kualitas pemilu.
"Tidak terdistorsi oleh uang haram, yang bisa menurunkan kualitas demokrasi dan merendahkan hasil pemilu itu sendiri. Ini adalah langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini apresiasi yang tinggi untuk Pak Kabareskrim dalam hal tersebut," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Sabtu, 3 Juni 2023.
Menurut dia, pemetaan terhadap dugaan aliran dana untuk Pemilu 2024 sangat penting untuk bisa menarik ke belakang adanya dugaan perlindungan praktik peredaran narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Apabila benar sinyalmen dugaan aliran dana tersebut, kata dia, artinya terjalin suatu hubungan haram antara pelaku kejahatan extra ordinary.
"Yaitu narkoba dengan jejaring politik ini sangat bahaya. Oleh karenanya, langkah Kabareskrim untuk itu harus diapresiasi," ujar dia.
Sugeng juga menyinggung ketegasan Komjen Agus Andrianto dalam menyelesaikan kasus korban dugaan penipuan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, dengan tersangka Henry Surya. Menurut dia, terdakwa Henry Surya yang mulanya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bisa dijadikan tersangka dan ditahan kembali oleh polisi dengan laporan yang baru.
"Walaupun hasil putusan pengadilan tidak memuaskan para korban, tapi penegakan hukumnya sudah berjalan. Artinya, terobosan maupun inovasi yang dilakukan oleh Kabareskrim dalam pengungkapan kasus Indosurya ini adalah salah satu langkah maju yang baik," ungkapnya.
Tak hanya itu, menurut Sugeng penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tak kalah baik. Berkat Kabareskrim dan jajaran keterlibatan mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo terbongkar. Diketahui, Brigadir J adalah ajudan Sambo.
Kasus Brigadir J ini menjadi perhatian publik bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus pengungkapan kasus tersebut yang berisikan jenderal-jenderal di Korps Bhayangkara
Ketua tim khusus pengungkapan kematian Brigadir J saat itu adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto; Irwasum Polri saat itu dijabat Komjen Agung Budi Maryoto; Kepala Badan Intelkam Polri, saat itu dijabat Komjen Ahmad Dofiri.
"Ini kerja tim, tetapi memang yang menjadi center dari kerja ini adalah tim reserse dibawah Pak Kabareskrim. Dari kasus pengungkapan Brigadir Josua inilah sebetulnya suatu kondisi muncul serangan-serangan kepada Kabareskrim. IPW telah mengingatkan ketika kasus ini diperiksa, akan ada serangan terhadap Kabareskrim dan itu terjadi hingga saat ini," tutur Sugeng.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mendukung langkah Kabareskrim menelusuri indikasi uang hasil penjualan narkoba untuk pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024. Menurut dia, langkah tersebut sudah tepat.
"Sudah benar itu, saya setuju itu. Kan bisa money laundry (pencucian uang) nanti lewat narkoba, uang hitam buat pembiayaan politik," kata Hamdi saat dikonfirmasi terpisah.
Hamdi mendorong Kabareskrim serta jajarannya mengusut tuntas masalah narkopolitik tersebut. Jangan sampai, kata dia, dana haram dari peredaran narkoba malah mengalir untuk kegiatan Pemilu 2024.
"Saya setuju itu dicari, banyak dana-dana haram nantinya yang lari ke politik itu jadi money laundrying nanti itu," ucapnya.
