Presiden Joko Widodo. (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta: Partai NasDem menilai cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbahaya untuk demokrasi di Indonesia. Sebab, laju pemerintahan di Tanah Air bisa keluar jalur.
"Tentu kita menginginkan demokrasi yang berjalan di dalam relnya, reformasi itu hadir dalam spirit pemisahan kekuasaan," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023.
Willy menjelaskan saat ini Indonesia memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Instansi itu ditugaskan untuk memastikan pemilihan dan penggantian pejabat negara berjalan sesuai dengan demokrasi yang dianut di Indonesia.
Pemerintah seharusnya menyerahkan pemilihan umum (pemilu) ke KPU maupun Bawaslu. Cawe-cawe Kepala Negara malah dinilai sebagai perampasan kehendak rakyat dalam menentukan pilihan.
"Spiritnya adalah pemilu adalah media ajang kedaulatan rakyat, maka kemudian rakyat lah yang punya kehendak di dalam sirkulasi itu, kita sudah membentuk KPU dan Bawaslu, serahkan kepada mereka sebagai lembaga independen yang dipercaya oleh partai politik," ucap Willy.
NasDem juga menilai negara tidak perlu cawe-cawe menentukan pejabat yang tepat untuk menggantikannya. Willy menyebut tugas pemerintah seharusnya memastikan sirkulasi kekuasaan berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada.
Willy juga meminta pemerintah berhati-hati dengan cawe-cawe yang dilakukan. Sebab, kata dia, bisa menjadi pisau dengan dua mata.
"Punya preferensi sah sah saja, tapi, cawe-cawe itu menjadi sebuah hal yang sangat multitafsir, pisau bermata dua, segala macam. Tentu kita harus saling hormat menghormati, harus saling berhati-hati, harus saling dewasa, harus saling bijaksana dalam konteks ini," ujar Willy.
Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nugraha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
