?Bakal calon presiden Anies Baswedan. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfd MD mengingatkan kemungkinan adanya penjegalan calon presiden (capres) Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pernyataan itu langsung dibantah oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.
Willy menyebut penjegalan Anies dari internal koalisi tidak mungkin terjadi. Dia menilai tidak sepatutnya Mahfud memberikan komentar seperti itu.
"Pak Mahfud fokus saja, pekerjaan Pak Mahfud menjalankan pemerintahan, kewenangan, tugas, dalam proses pencapresan adalah tugas partai politik," kata Willy di Jakarta, Sabtu, 3 Juni 2023.
Willy menyebut Mahfud sudah melewati batasnya. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya mengurusi KPP.
"Kita harus saling tahu posisi, tahu diri, di mana kemudian harus bersikap sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai, kalau kami pelaku, Pak Mahfud orang yang mengerjakan kewenangan-kewenangan pemerintahan," ucap Willy.
Isu penjegalan Anies menjadi topik panas belakangan ini. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mencium gelagat persaingan tidak sehat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Dengan menjegal, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal," ujar Din di kediamannya, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Dia menyayangkan praktik kotor itu. Bahkan, kata dia, upaya itu juga dialami partai politik (parpol) pengusung Anies di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Namun, dia tak menjelaskan secara gamblang bentuk penjegalan yang dimaksud.
"Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktik politik yang tidak positif, atau negatif, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjegalan, yang tidak siap bersaing, dan bertanding secara fair," ujar dia.
