Senator Papua Barat sekaligus Ketua Pansus Papua Filep Wamafma kembali mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari perang dalam menyelesaikan konflik.
Berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah Cenderawasih tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah namun belum ada tindakan konkret dari pemerintah khususnya untuk tidak lagi melakukan pendekatan militer.
“Persoalan ini sudah disuarakan sejak lama dari kami DPD dan membentuk pansus papua. Kenyataannya ini (masukan) tidak direalisasikan oleh pemerintah. Kami lebih condong persoalan di Papua tidak dilakukan dengan pendekatan militer. Memang kita akui bahwa masalah yang hari ini terjadi di papua bukan sebatas baru terjadi. Ini ada sejarahnya sampai hari ini masih berkembang dan tumbuh di generasi muda dan ini ada akar penyebabnya,” ungkapnya, Kamis (20/4).
Perang atau kontak senjata menjadi solusi terakhir jika tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan, namun dalam penyelesaian konflik di Papua pemerintah sudah banyak menerima masukan dari berbagai pakar dan negarawan dengan mengutamakan dialog atau berdiplomasi.
“Ini adalah konteks dalam negeri bagaimana starategi kita agar konflik ini berakhir. Jangan kita korban prajurit kita dalam hadapi kasus bersenjata. Mereka punya keluarga, anak dan keinginn masa depan, jadi menurut saya proses yang dilakukan oleh TNI sekarang perlu dievauasi agar tidak jatuh korban dari dua belah pihak,” imbuhnya.
Peneliti Papua Universitas Paramadina Adriana Elisabeth menekankan putusan Yudo tersebut pasti diketahui oleh Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi. Perintah siaga tempur tersebut akan menjadikan konflik di Papua semakin memanas dan jika bertujuan untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrten, maka hal tindakan itu tidak tepat.
“Jadi kemungkinan bukan untuk membebaskan tapi menangkap komandannya (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Egianus Kogoya) kalau ini bisa membebaskan pilot secara aman tapi ini saya kira ini bukan target utamanya.
Menurutnya dalam daerah dengan situasi konflik berbagai informasi yang menjadi sumber haruslah didengar sebab akan membahayakan jika hanya mendengarkan dari satu sumber saja. Pernyataan ini berkaitan dengan klaim kelompok TPNPB yang disebut masih menahan 12 jenazah TNI.
“Kalau seperti ini pilot kemungkinan tidak selamat juga besar. Tapi ini sudah perintah dan sudah mengatakan harus menyiapkan segera. Tidak lagi fokus pembebasan pilotnya”.
Dia menekankan setiap tindakan yang dilakukan TNI tergantung pada putusan politiknya. Putusan yang dibuat akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh TNI. Dengan kondisi yang sekarang memanas di Papua, putusan politik untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak harus ditentukan. Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi harus memantau dan memastikan TNI berkerja secara terukur.
“Untuk menghadapi seranga ini harus diukur sampai kapan operasi tempur ini, jadi harus ada putusan politik perhitungan jelas dan targetnyanya. Presiden harus berkomunikasi terus dan memantau TNI untuk target dan sampai kapan karena memang harus ada putusan politik,” tukasnya.
