Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menilai ada indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam menentukan koalisi dan pasangan calon presiden dan wakil persiden di Pilpres 2024. Menurut Denny, seharusnya seorang Presiden bertindak netral.
"Itu bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menggariskan Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Presiden harus jujur dan adil," kata Denny Indrayana dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Kamis (18/5/2023).
Denny menuturkan bahwa tidak hanya TNI dan Polri yang harus bersikap netral. Namun Presiden juga harus bersikap serupa.
"Saat presiden sudah punya preferensi kepada bakal-bakal calon presiden dan melakukan resistensi kepada calon presiden lain, maka itu jelas menunjukkan presiden tidak netral dan melanggar konstitusi," jelas Denny.
Indikasi yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 adalah dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Denny menilai hal itu dikhawatirkan bahwa sebagai tindakan abusive power atau penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, pakar hukum tata negara itu khawatir jika Presiden tidak menjaga etika dan kualitasnya. Hal tersebut harus diantisipasi secepatnya.
"Hukum sekarang menjadi instrumen untuk strategi kemenangan Pemilu termasuk pilpres 2024," ungkap Denny.
