Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menegaskan bahwa putusan sistem pemilu bukan merupakan kewenanganan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK harus berhati-hati dalam memutuskan uji materi tentang sistem pemilu yang sudah dibuat dan disetujui oleh DPR dan pemerintah.
"Harus hati-hati betul Mahkamah Konstitusinya. Mereka harus sadar ini bukan kewenangannya untuk merubah sistem pemilu, ini kewenangan proses legilasi di parlemen," ujar Denny Indrayana dalam Primetime News Metro TV, Selasa (30/5/2023).
Denny Indrayana juga membantah isu bocornya putusan MK mengenai informasi pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup.
Hal itu juga ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta Polri dan MK mengusut dugaan kebocoran informasi tersebut.
