Hasrat Presiden Joko Widodo untuk ikut campur dalam pemilu semakin mengemuka. Mulanya Joko Widodo membantah habis-habisan bahwa ia cawe-cawe ketika disinggung usai bertemu enam ketua umum parpol di Istana Kepresidenan, minus Partai NasDem.
Bantahan cawe-cawe pada 4 Mei 2023 berubah menjadi pengakuan tidak sampai satu bulan setelahnya, yakni pada 29 Mei 2023 saat bertemu para pemimpin media dan content creator. Katanya, cawe-cawe versi Joko Widodo dilakukan demi bangsa dan negara untuk meneruskan visi misinya.
Sebelum mengakui cawe-cawe, Joko Widodo pernah terang-terangan menyatakan akan menjadi pembisik partai politik kaitannya dengan urusan menyiapkan calon pemimpin. Ini disampaikan pada Musra Relawan Joko Widodo pada 14 Mei 2023 di Senayan.
Dalam acara pengesahan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres PDIP, Joko Widodo menyebut butuh orang yang bisa meneruskan warisannya.
Mencari penerus bangsa untuk menjaga warisannya menjadi alasan Joko Widodo untuk cawe-cawe. Definisi ini bergeser pada saat Rakernas PDIP, Selasa (6/6/2023). Joko Widodo menekankan soal riak-riak dalam hajatan politik lima tahunan itu.
Kali ini Joko Widodo seolah membaca akan ada riak-riak yang bisa jadi mengganggu kepentingannya. Sehingga perlu cawe-cawe. Lantas, apakah Joko Widodo didikte atau mendikte dalam cawe-cawe ini? Apakah ada yang menekannya?
Ketua Umum PDIP Megawati membantah menekan Joko Widodo dan memastikan dirinya sebagai ketua partai yang menaungi Joko Widodo taat aturan.
Entah ditekan atau tidak soal memilih capres, dikte mendikte penguasa dalam demokrasi adalah salah. Tidak ada dalam aturan apapun yang menyebut kepala negara boleh ikut campur dalam pemilu.
